Setiap pemerintah akan menaikkan harga BBM selalu memicu perdebatan terkait subsidi BBM yang harus ditanggung oleh rakyat melalui APBN. Adanya subsidi harga BBM di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan anugerah kekayaan alam bangsa Indonesia. Di masa lalu, negeri kita sangat berlimpah dengan sumber daya alam gas dan minyak bumi, wajarlah kalau konstitusi mengamanatkan bahwasanya kekayaan alam yang dikandung bumi pertiwi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Konsekuensi dari amanat tersebut minyak bumi pun semestinya dibagikan gratis kepada rakyat. Namun hal ini merupakan sesuatu yang muskil. Dalam prakteknya, selama puluhan tahun pemerintah selalu menjual harga BBM di dalam negeri dengan harga di bawah pasaran dunia dengan cara memberikan subsidi pada harga jual.
Seiring dengan bertambahnya penduduk dan menurunnya produksi, serta berkurangnya cadangan minyak bumi, keadaan ini sudah harus berlalu. Kebijakan menjual BBM dengan harga yang lebih rendah dari harga minyak dunia untuk saat ini sudah tidak tepat lagi. Kebijakan ini membuat pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan subsidi atas selisih harga minyak bumi di dalam negeri dan di pasaran dunia.
Selain itu, karena subsidi menyangkut APBN, dapat dipastikan bahwa setiap perubahan harga minyak, selalu menjadi ajang debat dan deliberasi politik yang berkepanjangan di parlemen karena hak bujet dimiliki oleh DPR. Situasi seperti ini telah membuat bangsa dan negara kita menjadi kehabisan energi dan daya cipta, karena terkuras oleh sesuatu yang sebenarnya mudah dipecahkan, kalau mau dibuat mudah.
Sejak semula, kebijakan menyubsidi harga, adalah kebijakan yang tidak tepat. Karena dengan bentuk subsidi seperti ini, hanya orang yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin.
Maka tidak salah kiranya, kalau dikatakan bahwa subsidi harga BBM selama ini merupakan subsidi salah sasaran. Hanya subsidi terhadap harga LPG kemasan tabung 3 kilogram yang benar-benar dinikmati oleh rakyat miskin. Inipun oleh beberapa oknum dioplos jadi kemasan tabung 12 kilogram yang dijual dengan harga tanpa subsidi.
Konsekuensi dari amanat tersebut minyak bumi pun semestinya dibagikan gratis kepada rakyat. Namun hal ini merupakan sesuatu yang muskil. Dalam prakteknya, selama puluhan tahun pemerintah selalu menjual harga BBM di dalam negeri dengan harga di bawah pasaran dunia dengan cara memberikan subsidi pada harga jual.
Seiring dengan bertambahnya penduduk dan menurunnya produksi, serta berkurangnya cadangan minyak bumi, keadaan ini sudah harus berlalu. Kebijakan menjual BBM dengan harga yang lebih rendah dari harga minyak dunia untuk saat ini sudah tidak tepat lagi. Kebijakan ini membuat pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan subsidi atas selisih harga minyak bumi di dalam negeri dan di pasaran dunia.
Selain itu, karena subsidi menyangkut APBN, dapat dipastikan bahwa setiap perubahan harga minyak, selalu menjadi ajang debat dan deliberasi politik yang berkepanjangan di parlemen karena hak bujet dimiliki oleh DPR. Situasi seperti ini telah membuat bangsa dan negara kita menjadi kehabisan energi dan daya cipta, karena terkuras oleh sesuatu yang sebenarnya mudah dipecahkan, kalau mau dibuat mudah.
Sejak semula, kebijakan menyubsidi harga, adalah kebijakan yang tidak tepat. Karena dengan bentuk subsidi seperti ini, hanya orang yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin.
Maka tidak salah kiranya, kalau dikatakan bahwa subsidi harga BBM selama ini merupakan subsidi salah sasaran. Hanya subsidi terhadap harga LPG kemasan tabung 3 kilogram yang benar-benar dinikmati oleh rakyat miskin. Inipun oleh beberapa oknum dioplos jadi kemasan tabung 12 kilogram yang dijual dengan harga tanpa subsidi.
sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/18/115629/2751400/103/kenaikan-harga-bbm-momentum-mengubah-bentuk-subsidi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar