Kamis, 29 Januari 2015

Kebijakan Larangan Tarif Pesawat Murah

Menko Perekonomian: Pemerintah Tidak Melarang Tiket Pesawat Murah

Wacana larangan tiket pesawat murah belakangan muncul pasca insiden kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501. Pencetus wacana ini justru dari otoritas yang berwenang yakni Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Namun, Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil mencoba meluruskan wacana tersebut.
Dikutip dari www.setkab.go.id, Sofyan menegaskan tidak melarang penjualan tiket pesawat murah oleh maskapai penerbangan atau Low Cost Carrier (LCC). Menurut dia, tiket pesawat murah tidak menjadi masalah sepanjang faktor keamanan dan keselamatan diperhatikan dengan cermat.
“Yang penting bagaimana keselamatannya supaya LCC mode penerbangan yang berlaku di seluruh dunia. yang penting keselamatan, ketaatan hukum, ketaatan peraturan. Jadi yang penting biarpun murah tapi aman,” kata Sofyan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1).
Dikatakan Sofyan, mahal atau murahnya tarif pesawat diantaranya dipengaruhi oleh harga BBM. Ketika harga BBM turun, tarif pesawat tentunya juga turun. Menurut Sofyan, turunnya harga bahan bakar pesawat, avtur, akan sangat membantu industri.
“Waktu harga avtur mahal sekali menyebabkan industri berdarah-darah. Ini salah satu manfaat turunnya avtur, tarif juga akan ada penyesuaian saya rasa, karena kompetisi sekarang ketat,” kata Sofyan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur kebijakan tarif batas bawah minimal 40 persen dari tarif batas atas. Menurut Jonan, harga tiket maskapai juga harus memperhitungkan aspek keselamatan penerbangan.
“Tujuannya adalah kewajaran harga tiket tersebut bisa mempertahankan unsur keselamatan dengan baik,” kata Jonan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (6/1) malam.
Selain menata ketentuan tentang tarif, Kemenhub juga akan memperketat aturan izin angkutan udara. Prosedur perizinannya akan sampai tingkat menteri, dari yang sebelumnya hanya tingkat Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

"Izin usaha angkutan udara yang selama ini cukup Dirjen saja, nanti kemungkinan akan ditingkatkan ke menteri," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata di Kemenhub, Jakarta, Selasa.

Barata mengatakan rencana mekanisme baru tersebut berlaku untuk izin usaha penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. Pengetatan mekanisme izin ini, kata dia, bertujuan untuk menjamin keselamatan yang memegang peranan sangat penting menyusul tragedi terjatuhnya pesawat pesawat AirAsia QZ8501 pada 28 Desember 2014 lalu.

"Administrasi memang bukan langsung terkait dengan 'safety' (keselamatan). Ini mungkin belum tentu penyebab jatuhnya. Tapi administrasi memegang peranan penting," katanya.

Dia mengatakan peraturan tersebut akan keluar secepatnya untuk menghindari kejadian serupa. "Dalam waktu dekat ini akan keluar, kita enggak main-main," katanya.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ad0d3298c7a/menko-perekonomian--pemerintah-tidak-melarang-tiket-pesawat-murah

Efektifkah Penutupan Jalan Protokol Di Jakarta Untuk Mengurangi Kemacetan dan Kecelakaan

Efektifkah Penutupan Jalan Protokol Di Jakarta Untuk Mengurangi Kemacetan dan Kecelakaan

Adanya kebijakan pelarangan kendaraan sepeda motor di wilayah tertentu DKI Jakarta membuat pengendara kendaraan dapat beralih moda transportasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

"Diharapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini adanya keinginan masyarakat menggunakan angkutan umum. Sehingga kendaraan pribadi digunakan pada saat hari libur, hari sabtu dan hari minggu," tutur Kombes Pol Martinus Sitompul.

Kombes Pol Martinus Sitompul menilai kebijakan pelarangan kendaraan sepeda motor dibuat setelah pemerintah melakukan kajian-kajian. Sejauh ini, dia melihat efektivitas penerapan sebesar 30 persen untuk membantu terurainya simpul-simpul kemacetan.

"Tentu kebijakan itu hasil dari kajian-kajian selama ini. Kita berharap ada pengurangan kendaraan pribadi. Sejauh ini, efektifitas hampir 30 persen. Ini bisa membantu terurainya simpul-simpul kemacetan tersebut," kata Kombes Pol Martinus Sitompul.

Kebijakan penutupan jalan protokol di MH Thamrin hingga Merdeka Barat masih dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi ini masih akan diberlakukan selama satu bulan ke depan.
Selama 24 jam dalam satu bulan satuan polisi akan terus melakukan pengarahan dan pemberitahuan kepada para pengendara motor.

Kendaraan roda dua yang boleh melintas di jalan protokol hanya hanya petugas kepolisian dan Patwal TNI yang bertugas mengawasi jalan protokol dari pengguna motor yang nekat melanggar.



Sumber : http://m.tribunnews.com/metropolitan/2015/01/08/pengguna-sepeda-motor-dapat-beralih-moda-transportasi

POLRI VS KPK : Akankah Terjadi Peristiwa Cicak VS Buaya Versi 2

POLRI VS KPK : Akankah Terjadi Peristiwa Cicak VS Buaya Versi 2
Masih ingat Cicak vs Buaya pada 2009. Istilah itu pertama kali muncul dari mulut Komjen Susno Duadji, waktu itu Kabareskrim Mabes Polri, dalam satu wawancaranya di majalah Tempo.
Susno menyebut Cicak untuk menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mabes Polri sebagai Buaya. Ketika itu, Susno berang karena tahu dirinya disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan isu penyuapan yang melibatkan dirinya. Saat itu muncul konfrontasi antara Mabes Polri dan KPK.
Kini apakah akan terjadi versi Cicak vs Buaya Jilid II ketika KPK secara mengejutkan menetapkan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan, Kalemdiklat Mabes Polri? Kalau melihat skalanya, penetapan  tersangka terhadap Budi Gunawan sepertinya akan melebihi Cicak vs Buaya Jilid I.
Bukan saja Budi adalah bintang tiga di Mabes Polri, Budi Gunawan adalah calon yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Sutarman. Surat Presiden Jokowi bahkan sudah dikirim ke DPR untuk dibahas.
KASUS SUAP
KPK menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.
"Menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK di Jakarta, Selasa (13/1/2015).
KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.
Apabila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
"Perlu saya jelaskan KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014, sudah setengah tahun lebih kami melakukan penyelidikan terhadap kasus transaki tidak wajar terhadap pejabat negara itu, pada akhirnya KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidkan ke penyidikan tanggal 12 Januari 2015," ungkap Abraham.
Kesimpulan itu diambil dalam forum eksose (gelar perkara) yang dilakukan tim penyidik, penyelidik, jaksa, dan seluruh pimpinan.
"Sekarang waktunya kita memberikan penjelasan resmi, kami mencoba menahan diri bahwa Komjen BG saat pencalonan menteri dan dilakukan penelusuran rekam jejak maka yang bersangkutan sudah diusulkan sebagai menteri tapi karena KPK sedang menangani kasusnya maka kami berikan catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan (sebagai menteri)," jelas Abraham.
Namun Abraham menolak berapa jumlah rekening mencurigakan milik Budi tersebut.

Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut kepada DPR pada Jumat (9/1) tanpa meminta penelusuran rekam jejak kepada KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Sumber: http://kabar24.bisnis.com/read/20150113/15/390375/calon-kapolri-budi-gunawan-tersangka-cicak-vs-buaya-jilid-ii


Operasi Air Asia : Berapa Biayanya dan Siapa Yang Membiayainya

Operasi Air Asia : Berapa Biayanya

 Misi pencarian pesawat Air Asia QZ8501 yang dinyatakan hilang kontak pada Ahad pagi, 28 Desember 2014, memakan biaya yang tak sedikit. Biaya terbesar berasal dari bahan bakar pesawat terbang yang mencapai Rp 121 juta untuk tiap pesawat sekali terbang.

"Sekali terbang menjalankan misi pencarian Air Asia, Hercules C-130 butuh 62 ribu pound avtur," kata pilot Hercules Alpha 1323, Mayor Akal Juang, di atas Pulau Belitung, Senin, 29 Desember 2014.

Menurut Akal, seribu pound avtur setara dengan 600 liter. Sehingga, sekali terbang dalam melaksanakan misi pencarian Air Asia QZ8501, kata dia, TNI Angkatan Udara harus menyiapkan sekitar 10 ribu liter avtur. "Kapasitas bahan bakar itu cukup untuk terbang selama 10 jam," kata dia.

Harga satu liter avtur sekitar US$ 0.97, maka sekali terbang ongkos pembelian avtur mencapai US$ 9.700 atau setara Rp 121 juta per pesawat. Sedangkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menetapkan waktu pencarian dan penyelamatan Air Asia QZ8501 selama tujuh hari. Jadi, bila pesawat Hercules terbang selama tujuh hari maka biaya membeli avtur untuk satu pesawat mencapai Rp 850 juta.

Padahal, kata dia, TNI AU menerbangkan dua pesawat Hercules C-130 secara bersamaan untuk mencari jejak pesawat Air Asia, yakni Alpha 1323 dan Alpha 1319. Sehingga, perlu 20 ribu liter avtur untuk sekali operasi tiap hari.

Selain pesawat Hercules C-130, TNI AU juga menerbangkan satu unit Boeing 737 dan dua unit helikopter Super Puma. Armada itu dikerahkan dari Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, dan Atang Sanjaya, Bogor. Sebanyak 30 prajurit TNI AU juga ditugaskan untuk mencari Air Asia QZ8501 yang dinyatakan hilang kontak pada koordinat 03 derajat 22 menit 15 second Lintang Selatan dan 109 derajat 41 menit 28second Bujur Timur.

Penerbangan rute Surabaya-Singapura itu terakhir kali hilang kontak di sekitar Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Air Asia QZ8501 mengangkut 155 penumpang dan 7 awak pesawat. Ada warga negara Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Inggris yang termasuk dalam penumpang maskapai milik Tony Fernandes itu.

Siapa yang Membiayainya

Warga Bandung tidak perlu khawatir gagal terbang dari Bandara Husein Sastranegara, jika permintaan AirAsia terhadap penebalan landasan (overlay) tersebut , baik itu oleh Pemprov Jabar maupun PT Angkasa Pura (AP) II , tidak kunjung dilakukan sampai November 2010. PT Indonesia AirAsia akan tetap melayani penumpang dengan, menggunakan jenis pesawat Boeing 737-300.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif AirAsia Tony Fernandes kepada "PRLM" melalui media sosial Twitter, Minggu (6/6). Saat itu, "PRLM" menanyakan apakah AirAsia akan menghentikan operasi penerbangan dari Bandung sehubungan dengan rencana maskapai tersebut mengganti jenis pesawat Boeing 737 menjadi AirBus A320. "Tidak, AirAsia akan akan tetap beroperasi dari Bandara Husein dengan pesawat 737-300 sampai penebalan landasan dilakukan," katanya.
Namun, Tony mengharapkan Pemprov Jabar atau pihak AP II dapat segera melaksanakan overlay. Pasalnya, landasan yang ada saat ini tidak bisa didarati pesawat berjenis Airbus A320 yang berbadan lebih besar dari Boeing 737. "Kami tetap berharap, penebalan landasan segera dilakukan pada tahun ini," ujarnya.
Sebelumnya kepada sejumlah media (1/6), Direktur Pemasaran dan Distribusi mengatakan, penerbangan AirAsia ke Bandung dari Kuala Lumpur, Denpasar, Medan, dan Singapura setelah November 2010 terancam ditutup menyusul berakhirnya kontrak sewa pesawat itu dengan lessor. Akan tetapi, sebelum tanggal tersebut, dia memastikan penerbangan dari dan ke Bandung akan berjalan seperti biasanya, dengan menggunakan Boeing 737-300.
"Kalau AP II tidak mau investasi Rp 60 miliar, sebaiknya Pemprov Jabar yang membiayainya. Karena kalau sampai penerbangan kami ke Bandung ditutup dengan alasan tidak bisa didarati Airbus A320, yang rugi tentu masyarakat Bandung," ujar Widijastoro.
Sementara itu, kemarin (5/6), Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengharapkan proses overlay (penebalan) landasan Bandara Husein Sastranegara, Bandung segera dilakukan. Dengan demikian, hal itu bisa mengefektifkan minat beberapa penerbangan asing yang akan membuka jalur penerbangan langsung ke Bandung untuk pengembangan pariwisata Jabar.
"Rencana awalnya, overlay dilakukan Mei lalu. Tetapi, terus tertunda. Kami mengharapkan segera ada tender ulang, sehingga paling tidak bulan Oktober bisa selesai," ujarnya saat toping off Grand Royal Panghegar Apartment Bandung, Sabtu (5/6).
Warga Bandung mengharapkan pemerintah segera melakukan overlay tersebut sehinnga tidak merusak rencana perjalanan yang sudah dibuat. Hartini,warga Buah Batu menuturkan, dia dan keluarganya sudah membeli tiket AirAsia, untuk penerbangan dari Bandung ke Malaysia pada Maret 2011.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/12/29/058631660/p-Berapa-Biaya-Pencarian-Air-Asia-QZ8501
http://m.pikiran-rakyat.com/node/115242

Penjelasan BKPD yang Disebut AHOK

Ini Penjelasan BKPD yang Disebut Ahok 'Palak' PLN untuk Program Lenggang Jakarta


 Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sempat dibuat pusing tujuh keliling lantaran program Lenggang Jakarta di Lapangan IRTI Monas belum juga terealisasi hingga saat ini. Dia menyebut lambannya progres tersebut disebabkan BPKD yang 'memalak' uang sewa, sehingga PLN belum juga dapat memasang penerangan di sejumlah kios.

Namun hal itu dibantah oleh Kepala BPKD Heru Budi Hartono. Dia mengaku tidak tahu menahu darimana sumber informasi yang menyebut demikian.

"Saya nggak tahu Pak Gubernur dapat informasinya BPKD menghambat pemasangan listrik dari mana. Saya sudah panggil UPT Monas, katanya justru PLN yang belum mau pasang di lokasi itu karena pedagang yang dulu nunggak sampai Rp 300 juta," ujar Heru saat dihubungi, Kamis (29/1/2015).

"Saya bilang ya sudah bayarkan, tapi kata UPT nggak bisa karena tunggakan itu bersifat personal," imbuhnya.

Imbasnya, Heru mengimbau Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta untuk memanggil para pedagang tersebut duduk bersama membahas siapa yang masih menunggak. Dia berharap kesalahpahaman ini bisa terselesaikan secepatnya, sehingga program Lenggang Jakarta yang dijadwalkan terlaksana Agustus 2014 bisa rampung.

"Saya sarankan Dinas UKM panggil pedagang itu kemudian tanya ke PLN siapa saja yang nunggak dan suruh mereka bayar. Kalau nggak mau lunasin, jangan dikasih kios di Lenggang Jakarta," tutup Heru.

Sebelumnya, Ahok menyebut tertundanya program sentra pedagang kuliner di IRTI dikarenakan ada salah paham antara PLN dan Pemprov DKI.

"Lenggang Jakarta nungguin PLN. Ada salah paham, masa PLN (mau) pasang gardu, BPKD minta sewa. Gendeng gak?" ujar Ahok di Jl Gunung Sahari 7A Timur, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).

Suami Veronica Tan tersebut mengatakan, pihaknya hingga kini masih mengurus pemasangan gardu. Ahok mengaku dibuat pusing terkait urusan ini.

Sumber : http://news.detik.com/read/2015/01/29/203412/2818364/10/ini-penjelasan-bkpd-yang-disebut-ahok-palak-pln-untuk-program-lenggang-jakarta

Soal KPK-POLRI , Mengapa Habibie Mendukung Pernyataan Jokowi

Soal KPK-Polri, Habibie Dukung Pernyataan Jokowi


Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie mendukung sikap dan pernyataan Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat tadi siang dalam menangani konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Saat itu, Jokowi meminta agar publik menunggu karena dia harus menantikan hasil keputusan gugatan pra-peradilan yang diajukan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
"Saya rasa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden yang kebetulan tadi saya lihat terjadi di Bogor tepat sekali, ya sudah tunggu saja," kata Habibie usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Habibie melanjutkan sambil menunggu itu, Presiden sebaiknya mulai fokus bekerja dan menata pembangunan. "Bagaimana tingkatkan produktivitas, pendidikan, bagaimana kegiatan pemerataan. Oke, jangan semua fokus ke situ (kasus KPK-Polri). Kalau yang itu udah deh, sudah dikatakan Presiden tunggu, ya kita tunggu ya," ucap dia.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk menunggu selesainya proses pra-peradilan untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Hal itu diungkapkan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015).
"Kita ini harus hormati proses hukum. Sekarang ada proses pra-peradilan, ya semua harus dihormati. Tidak mungkin saya intervensi ke sana. Jadi, ditunggu," ucap Jokowi.
Namun, Jokowi tidak menjawab ketika kembali ditegaskan mengenai keputusan terkait nasib Budi Gunawan. Ia juga tak memberi jawaban pasti mengenai komunikasi dengan DPR RI yang telah menyetujui pencalonan Budi sebagai kepala Polri.
"Nanti, suatu saat akan diputuskan. Nanti ditunggu. Sabar," ujarnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/19161511/Soal.KPK-Polri.Habibie.Dukung.Pernyataan.Jokowi

Politisi PDIP

Politisi PDIP: Sekarang Saatnya Lengserkan Jokowi


Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jika ingin melakukan impeachment sekaranglah saatnya. Karena banyak celah yang bisa dilakukan (untuk memakzulkan Presiden)," katanya saat diskusi publik bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Kendati tidak menjelaskan secara detail persoalan yang bisa membuat Presiden yang diusung PDIP itu jatuh, Effendi hanya menyoroti soal kebijakannya terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kata dia, Presiden telah melangkahi Undang-Undang karena menentukan harga BBM bersubsidi melalui mekanisme pasar.
"Kok menempatkan harga BBM bersubsidi sesuai harga pasar. Itu kan melanggar Undang-Undang. Makanya, keluarlah itu Keppres tercepat untuk menurunkan kembali (harga BBM)," terangnya.
Terlebih, dengan adanya berbagai kekisruhan yang terjadi di pemerintahan, Effendi memprediksi kalau Jokowi tidak akan lama memangku jabatan Presiden. "Saya kira tidak sampai dua tahun. Paling dalam hitungan bulan sudah lengser," cetus Effendi.
Kekecewaan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di mana, tidak jarang dirinya menjumpai ada banyak PNS yang mengaku kecewa terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Banyak PNS yang kecewa, sehingga setiap kali kunjungan kerja hanya mendapat uang saku Rp250 ribu hingga akhirnya mereka memilih menginap di tempat saudara," pungkasnya.

sumber : http://news.okezone.com/read/2015/01/26/337/1097441/politisi-pdip-sekarang-saatnya-lengserkan-jokowi


Napi Di Indonesia Mendapatkan BPJS

Menkum HAM: 32 Ribu Napi di Indonesia Akan Dapat BPJS


 Sebanyak 32 ribu lebih napi di Indonesia ternyata belum mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan memberikan BPJS kepada mereka.

"Sebanyak 32 ribu napi kita belum dapet akses BPJS. Untuk itu, kami sudah surati Mensos dan kita sudah ajukan namanya." Ujar Laoly kepada detikcom, Kamis (4/12/2014).

Laoly menjelaskan, setiap narapidana harus mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang layak juga. Walaupun mereka saat ini sedang dalam masa hukuman namun mereka harus mendapatkan haknya.

"Mudah-mudahan akses kesehatan 32 ribu napi kita akan memperoleh bantuan BPJS seperti saudara-saudara di luar. Ini tanggung jawab negara negara untuk itu," jelas Laoly.

Laoly mengatakan, hak setiap warga binaan tercatat dalam UU. Tidak boleh ada perbedaan kepada mereka.

"Peraturan sesuai perundang-undangan. Pemenuhan hak-hak pendidikan dan kesehatan wajib dilakukan," tutup Laoly.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/12/04/114215/2767568/10/menkum-ham-32-ribu-napi-di-indonesia-akan-dapat-bpjs?nd771104bcj

Prolegnas 2014-2019

Usulkan 84 RUU di Prolegnas 2014-2019, Pemerintah Utamakan RUU KUHP


 Pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019 antara DPR, DPD, dan pemerintah dimulai. Pemerintah pun mengusulkan 84 RUU yang akan dibahas di DPR hingga 2019 mendatang.

"Long list RUU dari semua kementrian ada 84. Long list-nya untuk selama 5 tahun," kata Menkum HAM Yasonna Laoly usai rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).

Dari 84 RUU tersebut, ada 12 RUU yang diprioritaskan untuk pembahasan pada tahun 2015. Salah satunya ialah RUU KUHP yang mandek saat periode DPR 2009-2014.

"Prioritas RUU KUHP. Dulu sempat dibahas tapi baru 17 pasal. Ini harus selesai. Kalau boleh secepat-cepatnya harus selesai. Masak kita sekarang sudah merdeka lama masih pake UU Belanda. Jadi kuhp ini harus kita selesaikan," ucap mantan anggota DPR ini.

Sebanyak 12 RUU yang jadi prioritas ini dipilih karena tidak menimbulkan kontroversi. Nantinya, usulan pemerintah ini juga masih akan dibahas di Panja Prolegnas.

"(RUU Kerukunan Beragama) ada, masuk. Tapi belum kita buat untuk 2015. Kita juga menjaga tahun pertama ini UU yang tidak menimbulkan kontroversi yang seperti Kamnas misalnya. Belum prioritas tapi masuk long list. UU rahasia negara juga. Dan itu pesan presiden ya," jelas Yasonna.

Berikut adalah 12 RUU yang jadi prioritas dari pemerintah pada 2015:
1. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. RUU tentang Merek
3. RUU tentang Paten
4. RUU tentang Perubahan Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik
5. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
6. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
8. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
9. RUU tentang Perkoperasian
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
11. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
12. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sumber : http://news.detik.com/read/2015/01/29/201208/2818325/10/usulkan-84-ruu-di-prolegnas-2014-2019-pemerintah-utamakan-ruu-kuhp

Tarif BBM Turun tetapi Harga Pangan tidak turun

TARIF BBM KEMBALI TURUN, HARGA PANGAN TIDAK IKUT TURUN

Pemerintah kembali menurunkan harga bahan bakar minyak premium dari Rp7.600 menjadi Rp6.600 per liter. Harga itu akan berlaku pada Senin (19/01) dini hari. Namun, penurunan ini tidak akan berdampak pada penurunan harga pangan, kata pengamat.

Penurunan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Jumat (16/01) siang. Sebelumnya, pada awal tahun, pemerintah juga telah menurunkan harga premium dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter.
Selain premium, penurunan juga terjadi pada bahan bakar solar yang berubah dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400 per liter.
Terkait dengan korelasi antara penurunan tarif bahan bakar minyak dan tarif angkutan umum, Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil mengatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan menyusun kebijakan tersendiri.
“Menteri perhubungan akan membikin kebijakan batas atas dan bawah, agar menyesuaikan dengan harga minyak. Sehingga tidak ada persaingan antar angkutan, tapi masih dibicarakan dengan menteri perhubungan,” kata Sofjan.
Penurunan harga BBM ini merupakan dampak dari sistem subsidi tetap mulai diterapkan pemerintah.Rendahnya Harga Minyak Dunia membuat subsidi permium dihapus dan solar hanya disubsidi Rp1.000 per liter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengatakan pemerintah akan meninjau harga bahan bakar minyak secara berkala.
“Peninjauan akan dilakukan setiap dua minggu agar ada mekanisme untuk mereview harga lebih sering, secepat-cepatnya,” ungkap Sudirman.
Jika tidak ada review yang diperlukan, lanjutnya, diteruskan hingga satu bulan.
Harga pangan
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna Artha, mengatakan penurunan harga bahan bakar minyak ini tidak akan membuat harga pangan dan transportasi ikut turun.
“Sekali harga meningkat karena kenaikan bahan bakar minyak, harga itu tidak akan turun ketika tarif bahan bakar minyak menurun. Itu yang disebut kekakuan harga atau price rigidity,” ujar Kadek.
Dia menambahkan, penurunan harga bahan minyak juga tidak akan menyumbang pada penurunan inflasi.

Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150116_bbm_turun_jokowi

Kronologi Hilangnya Pesawat Air Asia

Inilah Kronologi Hilangnya Pesawat AirAsia QZ 8501 Surabaya-Singapura

Pesawat tipe Airbus 320-200 dengan nomor penerbangan QZ 8501 sempat minta ijin naik ke ketinggian 38 ribu kaki. Setelah itu, menara pengawas kehilangan kontak. Bagaimana kronologi peristiwanya?
Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perhubungan, kontak terakhir AirAsia dengan Air Traffic Comtrol (ATC) dilakukan pukul 06.12 WIB. Ketika itu, pilot minta ijin untuk naik ke ketinggian 38 ribu kaki, dari ketinggian saat itu 32 ribu kaki. Namun karena situasi lalu lintas udara cukup ramai, ATC belum memberi ijin. Itulah kontak terkahir dengan Airbus QZ 8501.
Inilah kronologi hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501, dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura.
Pukul 05.36 WIB
Pesawat AirAsia jenis Airbus A 320-200 dengan nomor penerbangan QZ 8501 lepas landas dari bandar udara Juanda, Surabaya.
Pukul 06.12 WIB
Berdasarkan kontak AirAsia dengan ATC, pesawat meminta izin menghindari awan di kanan-kiri, kemudian meminta naik ke ketinggian 38 ribu kaki.
Pukul 06.16 WIB
Pesawat AirAsia masih terlihat di layar radar
Pukul 06.17 WIB
Pesawat tampak di layar radar ATC hanya tampak sinyal ADS-B. Saat itu pesawat hilang kontak dengan ATC.
Pukul 06.18 WIB
Target hilang dari radar dan hanya tampak flight plan track, yaitu rencana rute penerbangan.
Pukul 07.08 WIB
ATC menyatakan kondisi INCERFA (tahap awal pesawat hilang kontak). Pada tahap ini, Badan SAR Nasional (Basarnas) dihubungi.
Pukul 07.28 WIB
ATC menyatakan kondisi ALERFA (tahap lanjutan pesawat hilang kontak). Tindakan ini sesuai prosedur penerbangan, jika tetap tidak ada kontak dengan pesawat.
Pukul 07.55 WIB
Selanjutnya diumumkan kondisi DISTRESFA (pesawat resmi dinyatakan hilang).
Pihak AirAsia menyebut jumlah penumpang di dalam pesawat QZ 8501 tipe Airbus 320-200 ada 155 penumpang. Mereka terdiri dari 138 orang dewasa, 16 anak-anak dan 1 bayi. Selain itu, ada 2 pilot dan 5 kru kabin di dalam pesawat.

sumber : http://www.dw.de/inilah-kronologi-hilangnya-pesawat-airasia-qz-8501-surabaya-singapura/a-18155762

Pertemuan JOKOWI Dan PRABOWO di Istana Bogor

Prabowo Subianto dan Jokowi Bertemu di Istana Bogor
Ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto rencananya siang ini akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Kabar pertemuan dua tokoh yang menjadi rival dalam pemilu presiden 2014 ini dibenarkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 29 Januari 2015.

Meski mengatakan akan ada pertemuan, Fadli enggan menjelaskan mengenai agenda pertemuan dan apa saja yang akan dibicarakan nanti. Namun membantah bila pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi terkait gesekan antara KPK dan Polri.
"Silaturahmi saja, ngobrol-ngobrol saja. Nggak, Pak Prabowo nggak mau ikut campur dalam masalah itu (KPK-Polri)," katanya.

Hari ini Presiden, Joko Widodo mengumpulkan para bupati se-Sulawesi dan Papua di Istana Bogor, Jawa Barat. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, para Bupati itu berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat. Total bupati yang dikumpulkan sebanyak 110 orang. Rapat koordinasi itu adalah kelanjutan dari rakor pada 22 dan 23 Januari 2015.
"Pelaksanaan rakor ini melibatkan peran dan kerja sama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerontah Kota Seluruh Indonesia," kata Tjahjo melalu siaran pers yang diterima VIVA.co.id.
Maksud dari rakor dengan bupati dan wali kota itu untuk membahas prioritas pemerintah yaitu, kedaulatan pangan yang meliputi program reformasi agraria dan pengendalian lahan pertanian, optimalisasi pengelolaan irigasi dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kemudian membahas infrastruktur yang meliputi penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan. Ada pula membahas potensi kelautan yang terdiri atas penguatan konektivitas laut dan industri padat karya, pemberantasan pencurian ikan dan pasar gelap ikan, peningkatan konservasi pemanfaatan budi daya laut, penguatan sumber daya manusia bidang kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jokowi juga akan membahas soal sumber daya alam yang meliputi iklim investasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Agenda lain ialah masalah energi yang meliputi optimalisasi pemanfaatan gas sebagai sumber energi, penguatan infrastruktur energi, mengatasi kelangkaan listrik dan pengembangan teknologi hemat energi. Selain itu, Jokowi juga ingin membahas soal kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral.

"Dari situ diharapkan Bapak Presiden mendapat masukan dari para bupati dan wali kota serta memberikan arahan terkait isu-isu strategis yang merupakan representasi publik daerah sehingga para bupati dan wali kota dapat menindaklanjuti di daerahnya masing-masing," ujar Tjahjo.

sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/583383-prabowo-subianto-dan-jokowi-bertemu-di-istana-bogor

Nilai Rupiah Melemah

5 Sebab Yang Bikin Rupiah Terus Menurun
Dalam sepekan terakhir nilai tukar rupiah tercatat terus anjlok. Hingga awal pekan ini, nilai tukar rupiah bahkan menyentuh level terendah sejak November 2008 di kisaran 12.600 per dolar AS.
Mengutip data Bloomberg, Senin (15/11/2014), nilai tukar rupiah tercatat melemah 1,04 persen ke level 12.597 pada perdagangan pukul 9.05 waktu Jakarta. Sebelumnya nilai tukar rupiah anjlok parah hingga menyentuh level 12.610 per dolar AS.
Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah kian menyusut terhadap dolar, antara lain penguatan dolar hingga spekulasi perusahaan lokal yang melakukan aksi beli dolar sebelum akhir tahun.
Sejumlah investor asing tercatat telah menarik dana hingga Rp 10,09 triliun dari obligasi berdenominasi rupiah bulan ini sejak 11 Desember.
Ekonom Standard Chartered Eric Alexander Sugandi menjelaskan, terdapat kombinasi sejumlah faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus menurun.
"Faktor pertama yaitu data ekonomi AS yang semakin membaik dan memicu kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya lebih cepat dari perkiraan," ungkap Eric saat dihubungi Liputan6.com.
Kekhawatiran akan penguatan dolar AS karena peningkatan data ekonomi Faktor lain menurut Eric yaitu perputaran uang atau Great Rotation di mana dana asing yang berendar kembali masuk ke Amerika Serikat menjelang akhir tahun.
Dua sentimen tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh pada pergerakan rupiah belakangan ini. Selain itu, faktor berikutnya adalah kebutuhan dolar yang meningkat di akhir tahun.
"Kebutuhan dolar di akhir tahun dari korporasi lokal juga aliran dana yang berkaitan dengan penjualan obligasi belakangann ini tampak memberatkan rupiah," ungkap Chief Trader Asian and Emerging Markets di Mizuho Bank Ltd, Shigehisa Shiroki.
Menurutnya, nilai tukar rupiah kini benar-benar berada di bawah tekanan. Eric juga menjelaskan, faktor keempat adalah persepsi pasar saat rupiah menembus level tertentu yang dengan cepat memicu aksi beli dolar.
"Namun mendekati natal dan akhir tahun, transaksi dolar akan berkurang karena sudah banyak pelaku pasar yang berlibur," tuturnya.
Faktor kelima yang menekan nilai tukar rupiah adalah defisit transaksi berjalan yang terbilang masih cukup besar. Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan sebesar US$ 6,8 miliar di kuartal ketiga dan Bank Indonesia berharap adanya penurunan defisit sebesar US$ 24 miliar sepanjang tahun ini.
"Kalau dilihat dari nilai fundamentalnya, seharusnya rupiah masih berada di kisaran 12.000-12.200 per dolar AS," ungkap Eric.
Di tengah kondisi ini, BI diprediksi akan mulai melakukan intervensi dan mengambil tindakan untuk menahan rupiah melemah lebih jauh. Terlebih lagi saat ini, nilai tukar rupiah melemah melampaui nilai fundamentalnya.
Hal ini tentu saja memicu market panic, tapi tak akan lama dan rupiah dapat segera berbalik.
Eric awalnya memprediksi nilai tukar rupiah dapat bertahan di kisaran 12.200 per dolar AS di akhir tahun. Tapi dengan sejumlah faktor tersebut, nilai tukar rupiah masih akan terperosok lebih jauh ke kisaran 12.500-12.700 per dolar AS selama sepekan ke depan. 
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2147479/5-sebab-yang-bikin-rupiah-terus-jeblok

Razia Apel Berbahaya Asal Amerika

PEMKOT MAGELANG RAZIA APEL BERBAHAYA ASAL AMERIKA

Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperidag) memeriksa peredaran buah apel impor dari Amerika Serikat (AS) yang terindikasi terkontaminasi bakterilisteria monocytogene. Pemerikasaan dilakukan di sejumlah toko buah di pinggir Jalan Ikhlas dan di supermarket Superindo Jalan Gatot Subroto Kota Magelang, Kamis (29/1/2015) siang. 

Isa Ashari, kepala Diskoperindag, menjelaskan, ada dua jenis buah apel yang diduga mengandung bakteri berbahaya itu, yakni Granny Smith dan Royal Gala produksi Bidart Bros Bakersfield, California, AS. 

"Setelah kami cek di toko buah pinggir Jalan Ikhlas tidak ditemukan dua jenis apel itu. Sedangkan di supermarket Superindo di Jalan Gatot Subroto ada apel jenis yang sama namun sudah ditarik oleh pihak Superindo," kata Isa di sela-sela razia, Kamis. 

Isa melanjutkan, pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai respons atas larangan peredaran buah apel impor dari AS yang diduga berbahaya jika dikonsumsi manusia. Pemeriksaan ini, lanjut Isa, sekaligus sebagai sosialisasi terhadap pada pedagang buah untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan produk-produk yang dijual kepada konsumen. 

"Agar Kota Magelang aman dari produk membahayakan konsumen. Mengingat masyarakat Kota Magelang cukup menyukai buah apel dan buah-buahan lainnya," ucap mantan kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Magelang itu. 

Menurut Isa, tidak hanya buah apel saja yang menjadi sasaran pemeriksaan itu, tetapi juga buah-buah lainnya. Pihaknya juga menemukan sejumlah buah-buahan yang tidak layak jual namun masih dipajang di keranjang, seperti jeruk busuk dan rusak. 

"Sudah kami ingatkan, besok akan kami periksa lagi. Jangan sampai konsumen dirugikan," tandasnya. 

Yosaphat Prasetyo, store manager Superindo Magelang menyatakan telah menarik dua jenis apel impor yang sejenis dengan Grany Smith dan Royal Gala. Meski pihaknya yakin bahwa dua apel tersebut aman dikonsumsi karena bukan apel dari California yang terindikasi bakteri listeria monocytogen

"Apel yang kami tarik berasal dari Washington bukan dari California. Walaupun sejenis dengan Granny Smith dan Royal Gala. Ini sebagai antisipasi saja karena informasinya masih simpang siur. Kami akan jual lagi atau tidak apel itu, sampai benar-benar sudah ada hasil laboratorium dari pihak berwenang," papar Prasetyo. 

Prasetyo tidak menampik bahwa isu bakteri tersebut juga mempengaruhi penjualan apel-apel jenis lainnya. Sejak sepekan lalu, katanya, penjualan buah apel menurun meski pihaknya belum dapat menghitung secara rinci angka penurunannya.

sumber : http://regional.kompas.com/read/2015/01/29/16353731/Pemkot.Magelang.Razia.Apel.Berbahaya.Asal.Amerika?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp