Kamis, 29 Januari 2015

Politisi PDIP

Politisi PDIP: Sekarang Saatnya Lengserkan Jokowi


Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jika ingin melakukan impeachment sekaranglah saatnya. Karena banyak celah yang bisa dilakukan (untuk memakzulkan Presiden)," katanya saat diskusi publik bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Kendati tidak menjelaskan secara detail persoalan yang bisa membuat Presiden yang diusung PDIP itu jatuh, Effendi hanya menyoroti soal kebijakannya terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kata dia, Presiden telah melangkahi Undang-Undang karena menentukan harga BBM bersubsidi melalui mekanisme pasar.
"Kok menempatkan harga BBM bersubsidi sesuai harga pasar. Itu kan melanggar Undang-Undang. Makanya, keluarlah itu Keppres tercepat untuk menurunkan kembali (harga BBM)," terangnya.
Terlebih, dengan adanya berbagai kekisruhan yang terjadi di pemerintahan, Effendi memprediksi kalau Jokowi tidak akan lama memangku jabatan Presiden. "Saya kira tidak sampai dua tahun. Paling dalam hitungan bulan sudah lengser," cetus Effendi.
Kekecewaan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di mana, tidak jarang dirinya menjumpai ada banyak PNS yang mengaku kecewa terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Banyak PNS yang kecewa, sehingga setiap kali kunjungan kerja hanya mendapat uang saku Rp250 ribu hingga akhirnya mereka memilih menginap di tempat saudara," pungkasnya.

sumber : http://news.okezone.com/read/2015/01/26/337/1097441/politisi-pdip-sekarang-saatnya-lengserkan-jokowi


Napi Di Indonesia Mendapatkan BPJS

Menkum HAM: 32 Ribu Napi di Indonesia Akan Dapat BPJS


 Sebanyak 32 ribu lebih napi di Indonesia ternyata belum mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan memberikan BPJS kepada mereka.

"Sebanyak 32 ribu napi kita belum dapet akses BPJS. Untuk itu, kami sudah surati Mensos dan kita sudah ajukan namanya." Ujar Laoly kepada detikcom, Kamis (4/12/2014).

Laoly menjelaskan, setiap narapidana harus mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang layak juga. Walaupun mereka saat ini sedang dalam masa hukuman namun mereka harus mendapatkan haknya.

"Mudah-mudahan akses kesehatan 32 ribu napi kita akan memperoleh bantuan BPJS seperti saudara-saudara di luar. Ini tanggung jawab negara negara untuk itu," jelas Laoly.

Laoly mengatakan, hak setiap warga binaan tercatat dalam UU. Tidak boleh ada perbedaan kepada mereka.

"Peraturan sesuai perundang-undangan. Pemenuhan hak-hak pendidikan dan kesehatan wajib dilakukan," tutup Laoly.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/12/04/114215/2767568/10/menkum-ham-32-ribu-napi-di-indonesia-akan-dapat-bpjs?nd771104bcj

Prolegnas 2014-2019

Usulkan 84 RUU di Prolegnas 2014-2019, Pemerintah Utamakan RUU KUHP


 Pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019 antara DPR, DPD, dan pemerintah dimulai. Pemerintah pun mengusulkan 84 RUU yang akan dibahas di DPR hingga 2019 mendatang.

"Long list RUU dari semua kementrian ada 84. Long list-nya untuk selama 5 tahun," kata Menkum HAM Yasonna Laoly usai rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).

Dari 84 RUU tersebut, ada 12 RUU yang diprioritaskan untuk pembahasan pada tahun 2015. Salah satunya ialah RUU KUHP yang mandek saat periode DPR 2009-2014.

"Prioritas RUU KUHP. Dulu sempat dibahas tapi baru 17 pasal. Ini harus selesai. Kalau boleh secepat-cepatnya harus selesai. Masak kita sekarang sudah merdeka lama masih pake UU Belanda. Jadi kuhp ini harus kita selesaikan," ucap mantan anggota DPR ini.

Sebanyak 12 RUU yang jadi prioritas ini dipilih karena tidak menimbulkan kontroversi. Nantinya, usulan pemerintah ini juga masih akan dibahas di Panja Prolegnas.

"(RUU Kerukunan Beragama) ada, masuk. Tapi belum kita buat untuk 2015. Kita juga menjaga tahun pertama ini UU yang tidak menimbulkan kontroversi yang seperti Kamnas misalnya. Belum prioritas tapi masuk long list. UU rahasia negara juga. Dan itu pesan presiden ya," jelas Yasonna.

Berikut adalah 12 RUU yang jadi prioritas dari pemerintah pada 2015:
1. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. RUU tentang Merek
3. RUU tentang Paten
4. RUU tentang Perubahan Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik
5. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
6. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
8. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
9. RUU tentang Perkoperasian
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
11. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
12. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sumber : http://news.detik.com/read/2015/01/29/201208/2818325/10/usulkan-84-ruu-di-prolegnas-2014-2019-pemerintah-utamakan-ruu-kuhp

Tarif BBM Turun tetapi Harga Pangan tidak turun

TARIF BBM KEMBALI TURUN, HARGA PANGAN TIDAK IKUT TURUN

Pemerintah kembali menurunkan harga bahan bakar minyak premium dari Rp7.600 menjadi Rp6.600 per liter. Harga itu akan berlaku pada Senin (19/01) dini hari. Namun, penurunan ini tidak akan berdampak pada penurunan harga pangan, kata pengamat.

Penurunan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Jumat (16/01) siang. Sebelumnya, pada awal tahun, pemerintah juga telah menurunkan harga premium dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter.
Selain premium, penurunan juga terjadi pada bahan bakar solar yang berubah dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400 per liter.
Terkait dengan korelasi antara penurunan tarif bahan bakar minyak dan tarif angkutan umum, Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil mengatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan menyusun kebijakan tersendiri.
“Menteri perhubungan akan membikin kebijakan batas atas dan bawah, agar menyesuaikan dengan harga minyak. Sehingga tidak ada persaingan antar angkutan, tapi masih dibicarakan dengan menteri perhubungan,” kata Sofjan.
Penurunan harga BBM ini merupakan dampak dari sistem subsidi tetap mulai diterapkan pemerintah.Rendahnya Harga Minyak Dunia membuat subsidi permium dihapus dan solar hanya disubsidi Rp1.000 per liter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengatakan pemerintah akan meninjau harga bahan bakar minyak secara berkala.
“Peninjauan akan dilakukan setiap dua minggu agar ada mekanisme untuk mereview harga lebih sering, secepat-cepatnya,” ungkap Sudirman.
Jika tidak ada review yang diperlukan, lanjutnya, diteruskan hingga satu bulan.
Harga pangan
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna Artha, mengatakan penurunan harga bahan bakar minyak ini tidak akan membuat harga pangan dan transportasi ikut turun.
“Sekali harga meningkat karena kenaikan bahan bakar minyak, harga itu tidak akan turun ketika tarif bahan bakar minyak menurun. Itu yang disebut kekakuan harga atau price rigidity,” ujar Kadek.
Dia menambahkan, penurunan harga bahan minyak juga tidak akan menyumbang pada penurunan inflasi.

Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150116_bbm_turun_jokowi

Kronologi Hilangnya Pesawat Air Asia

Inilah Kronologi Hilangnya Pesawat AirAsia QZ 8501 Surabaya-Singapura

Pesawat tipe Airbus 320-200 dengan nomor penerbangan QZ 8501 sempat minta ijin naik ke ketinggian 38 ribu kaki. Setelah itu, menara pengawas kehilangan kontak. Bagaimana kronologi peristiwanya?
Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perhubungan, kontak terakhir AirAsia dengan Air Traffic Comtrol (ATC) dilakukan pukul 06.12 WIB. Ketika itu, pilot minta ijin untuk naik ke ketinggian 38 ribu kaki, dari ketinggian saat itu 32 ribu kaki. Namun karena situasi lalu lintas udara cukup ramai, ATC belum memberi ijin. Itulah kontak terkahir dengan Airbus QZ 8501.
Inilah kronologi hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501, dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura.
Pukul 05.36 WIB
Pesawat AirAsia jenis Airbus A 320-200 dengan nomor penerbangan QZ 8501 lepas landas dari bandar udara Juanda, Surabaya.
Pukul 06.12 WIB
Berdasarkan kontak AirAsia dengan ATC, pesawat meminta izin menghindari awan di kanan-kiri, kemudian meminta naik ke ketinggian 38 ribu kaki.
Pukul 06.16 WIB
Pesawat AirAsia masih terlihat di layar radar
Pukul 06.17 WIB
Pesawat tampak di layar radar ATC hanya tampak sinyal ADS-B. Saat itu pesawat hilang kontak dengan ATC.
Pukul 06.18 WIB
Target hilang dari radar dan hanya tampak flight plan track, yaitu rencana rute penerbangan.
Pukul 07.08 WIB
ATC menyatakan kondisi INCERFA (tahap awal pesawat hilang kontak). Pada tahap ini, Badan SAR Nasional (Basarnas) dihubungi.
Pukul 07.28 WIB
ATC menyatakan kondisi ALERFA (tahap lanjutan pesawat hilang kontak). Tindakan ini sesuai prosedur penerbangan, jika tetap tidak ada kontak dengan pesawat.
Pukul 07.55 WIB
Selanjutnya diumumkan kondisi DISTRESFA (pesawat resmi dinyatakan hilang).
Pihak AirAsia menyebut jumlah penumpang di dalam pesawat QZ 8501 tipe Airbus 320-200 ada 155 penumpang. Mereka terdiri dari 138 orang dewasa, 16 anak-anak dan 1 bayi. Selain itu, ada 2 pilot dan 5 kru kabin di dalam pesawat.

sumber : http://www.dw.de/inilah-kronologi-hilangnya-pesawat-airasia-qz-8501-surabaya-singapura/a-18155762

Pertemuan JOKOWI Dan PRABOWO di Istana Bogor

Prabowo Subianto dan Jokowi Bertemu di Istana Bogor
Ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto rencananya siang ini akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Kabar pertemuan dua tokoh yang menjadi rival dalam pemilu presiden 2014 ini dibenarkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 29 Januari 2015.

Meski mengatakan akan ada pertemuan, Fadli enggan menjelaskan mengenai agenda pertemuan dan apa saja yang akan dibicarakan nanti. Namun membantah bila pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi terkait gesekan antara KPK dan Polri.
"Silaturahmi saja, ngobrol-ngobrol saja. Nggak, Pak Prabowo nggak mau ikut campur dalam masalah itu (KPK-Polri)," katanya.

Hari ini Presiden, Joko Widodo mengumpulkan para bupati se-Sulawesi dan Papua di Istana Bogor, Jawa Barat. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, para Bupati itu berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat. Total bupati yang dikumpulkan sebanyak 110 orang. Rapat koordinasi itu adalah kelanjutan dari rakor pada 22 dan 23 Januari 2015.
"Pelaksanaan rakor ini melibatkan peran dan kerja sama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerontah Kota Seluruh Indonesia," kata Tjahjo melalu siaran pers yang diterima VIVA.co.id.
Maksud dari rakor dengan bupati dan wali kota itu untuk membahas prioritas pemerintah yaitu, kedaulatan pangan yang meliputi program reformasi agraria dan pengendalian lahan pertanian, optimalisasi pengelolaan irigasi dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kemudian membahas infrastruktur yang meliputi penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan. Ada pula membahas potensi kelautan yang terdiri atas penguatan konektivitas laut dan industri padat karya, pemberantasan pencurian ikan dan pasar gelap ikan, peningkatan konservasi pemanfaatan budi daya laut, penguatan sumber daya manusia bidang kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jokowi juga akan membahas soal sumber daya alam yang meliputi iklim investasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Agenda lain ialah masalah energi yang meliputi optimalisasi pemanfaatan gas sebagai sumber energi, penguatan infrastruktur energi, mengatasi kelangkaan listrik dan pengembangan teknologi hemat energi. Selain itu, Jokowi juga ingin membahas soal kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral.

"Dari situ diharapkan Bapak Presiden mendapat masukan dari para bupati dan wali kota serta memberikan arahan terkait isu-isu strategis yang merupakan representasi publik daerah sehingga para bupati dan wali kota dapat menindaklanjuti di daerahnya masing-masing," ujar Tjahjo.

sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/583383-prabowo-subianto-dan-jokowi-bertemu-di-istana-bogor

Nilai Rupiah Melemah

5 Sebab Yang Bikin Rupiah Terus Menurun
Dalam sepekan terakhir nilai tukar rupiah tercatat terus anjlok. Hingga awal pekan ini, nilai tukar rupiah bahkan menyentuh level terendah sejak November 2008 di kisaran 12.600 per dolar AS.
Mengutip data Bloomberg, Senin (15/11/2014), nilai tukar rupiah tercatat melemah 1,04 persen ke level 12.597 pada perdagangan pukul 9.05 waktu Jakarta. Sebelumnya nilai tukar rupiah anjlok parah hingga menyentuh level 12.610 per dolar AS.
Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah kian menyusut terhadap dolar, antara lain penguatan dolar hingga spekulasi perusahaan lokal yang melakukan aksi beli dolar sebelum akhir tahun.
Sejumlah investor asing tercatat telah menarik dana hingga Rp 10,09 triliun dari obligasi berdenominasi rupiah bulan ini sejak 11 Desember.
Ekonom Standard Chartered Eric Alexander Sugandi menjelaskan, terdapat kombinasi sejumlah faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus menurun.
"Faktor pertama yaitu data ekonomi AS yang semakin membaik dan memicu kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya lebih cepat dari perkiraan," ungkap Eric saat dihubungi Liputan6.com.
Kekhawatiran akan penguatan dolar AS karena peningkatan data ekonomi Faktor lain menurut Eric yaitu perputaran uang atau Great Rotation di mana dana asing yang berendar kembali masuk ke Amerika Serikat menjelang akhir tahun.
Dua sentimen tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh pada pergerakan rupiah belakangan ini. Selain itu, faktor berikutnya adalah kebutuhan dolar yang meningkat di akhir tahun.
"Kebutuhan dolar di akhir tahun dari korporasi lokal juga aliran dana yang berkaitan dengan penjualan obligasi belakangann ini tampak memberatkan rupiah," ungkap Chief Trader Asian and Emerging Markets di Mizuho Bank Ltd, Shigehisa Shiroki.
Menurutnya, nilai tukar rupiah kini benar-benar berada di bawah tekanan. Eric juga menjelaskan, faktor keempat adalah persepsi pasar saat rupiah menembus level tertentu yang dengan cepat memicu aksi beli dolar.
"Namun mendekati natal dan akhir tahun, transaksi dolar akan berkurang karena sudah banyak pelaku pasar yang berlibur," tuturnya.
Faktor kelima yang menekan nilai tukar rupiah adalah defisit transaksi berjalan yang terbilang masih cukup besar. Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan sebesar US$ 6,8 miliar di kuartal ketiga dan Bank Indonesia berharap adanya penurunan defisit sebesar US$ 24 miliar sepanjang tahun ini.
"Kalau dilihat dari nilai fundamentalnya, seharusnya rupiah masih berada di kisaran 12.000-12.200 per dolar AS," ungkap Eric.
Di tengah kondisi ini, BI diprediksi akan mulai melakukan intervensi dan mengambil tindakan untuk menahan rupiah melemah lebih jauh. Terlebih lagi saat ini, nilai tukar rupiah melemah melampaui nilai fundamentalnya.
Hal ini tentu saja memicu market panic, tapi tak akan lama dan rupiah dapat segera berbalik.
Eric awalnya memprediksi nilai tukar rupiah dapat bertahan di kisaran 12.200 per dolar AS di akhir tahun. Tapi dengan sejumlah faktor tersebut, nilai tukar rupiah masih akan terperosok lebih jauh ke kisaran 12.500-12.700 per dolar AS selama sepekan ke depan. 
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2147479/5-sebab-yang-bikin-rupiah-terus-jeblok